FK Unsyiah Dinilai Komersialisasi Pendidikan

Penerimaan mahasiswa Fakutas Kedokteran (FK) Unsyiah melalui jalur seleksi mandiri dengan mengutip dana Sumbangan Pembangunan Institusi (SPI), dinilai sebagai bentuk komersialisasi pendidikan. Namun soal itu dibantah pihak rektorat universitas.

Menurut Ketua Umum Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Aceh, Basri Effendy, kepada Waspada di Banda Aceh, Kamis (31/7), kutipan SPI sebesar Rp90 juta untuk pendidikan dokter, Rp50 juta untuk kedokteran gigi, Rp20 juta untuk psikologi, merupakan kutipan liar yang sudah dilegalkan rektorat melalui SK.

“Belum lagi uang Sumbangan Operasional Pendidikan (SOP) setiap semester sejumlah Rp1.000.000 untuk angkatan 2006, Rp1.500.000 untuk angkatan 2007, dan rencananya Rp2.500.000 untuk angkatan 2008, membuat lengkap klaim bahwa FK Unsyiah hanya diperuntukkan bagi masyarakat elit,” katanya.

KAMMI, menurut Basri, sebenarnya sama sekali tidak akan mempersoalkan kutipan seperti ini, jika dilakukan universitas swasta, karna memang hak mereka untuk melakukan itu. Artinya, kalau pun ada orang kaya yang mau masuk ke universitas swasta tersebut, silahkan, karena itu pilihan mereka.

Namun sangat tidak pantas jika kutipan seperti itu dilakukan FK Unsyiah yang dibiayai uang negara. Justru, FK Unsyiah seharusnya menjadi kampus yang murah dan memiliki kwalitas baik. “Dengan melakukan kutipan tersebut, merupakan bentuk perampasan 75 kursi hak rakyat miskin. Hanya karena mereka tidak punya uang untuk membayar SPI sebesar itu,” tandas Basri.

Jadi, menurut dia, sangat wajar jika ada pihak-pihak yang mengklaim pungutan tersebut merupakan permainan segelintir elite di Rektorat Unsyiah umumnya dan di FK Unsyiah khususnya.

Karenanya, KAMMI Aceh mendesak Gubernur Irwandi Yusuf membersihkan kampus dari pungutan tak wajar secara rasional. “Bagaimana pun, gubernur mempunyai kewajiban secara moral untuk menyelesaikan masalah ini. Karna sulitnya menyelesaikan masalah ini melalui pihak birokrasi kampus,” demikian Basri Effendy.

Rektor Unsyiah, Prof. DR. Darni M. Daud, MA melalui Pembantu Rektor I bidang Akademik, Prof. DR. Ir. Samsul Rizal kepada Waspada, membantah sinyalemen tersebut. “Biaya-biaya itu tidak dikutip untuk mahasiswa yang masuk lewat SNMPTN dan USMU,” katanya.

Samsul menjelaskan, sumbangan pembangunan institusi tidak dikuti pada dua jalur tadi. “Dana tersebut hanya dikutip bagi mereka yang masuk lewat jalur mandiri. Itu sudah diumumkan sebelumnya. Praktis yang masuk ke program itu sudah tahu lebih dulu,” urai dia.

Lalu, sambung dia, untuk mahasiswa tidak mampu yang masuk lewat SNMPTN dan USMU, pihaknya menyediakan beasiswa. “Dana pengembangan institusi itu hanya dikutip dari jalur mandiri saja,” tegas Purek ini sembari meminta, jika ada kutipan tidak sesuai keputusan rektorat dia minta mahasiswa untuk menolak.[waspada]