Skip to content

Qanun Pendidikan Aceh Sudah Sangat Mendesak

21 July, 2008

Rektor IAIN Ar-Raniry, Prof. Drs Yusny Saby PhD menyatakan, pembentukan sebuah qanun atau peraturan daerah (Perda) tentang pendidikan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), saat ini sudah sangat mendesak untuk segera dilakukan Pemerintah Aceh bersama Dewan Perwaklilan Rakyat Aceh (DPRA).

Menurutnya, untuk menumbuhkembangkan pendidikan yang ideal harus diatur dalam sistem yang tepat. Untuk itu diperlukan qanun khusus agar penerapan pendidikan di Aceh tidak tumpang tindih.

“Jika NAD ingin mengubah pola pendidikan yang maju, tentunya diperlukan undang-undang yang mengatur secara khusus pada bidang pendidikan. Oleh karena itu Qanun Pendidikan Aceh sudah sangat mendesak,” ujar Yusny Saby usai melantik belasan Pembantu Dekan dalam lingkungan IAIN Ar-Raniry, Sabtu (19/7).

Yusny menambahkan, terkait dengan rendahnya mutu pendidikan di Aceh, selama ini selalu yang disalahkan pemerintah dalam pelaksanaan pendidikan, namun tidak pernah melihat mengapa pendidikan Aceh selama ini makin menurun.

Faktor utamanya yaitu undang-undang yang telah ada terlalu umum, jadi diperlukan secara khusus agar aliran dana pendidikan dapat dijalankan sesuai dengan undang-undang yang telah ada, yakni UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UU-PA).

Dukung Sepenuhnya

IAIN Ar-Raniry sendiri sebagai lembaga pendidikan, mendukung sepenuhnya usulan Pemerintah Aceh, yang mewacanakan qanun pendidikan diperlukan untuk memajukan pendidikan di Aceh, ujar Yusny Saby didampingi Kabag Humas IAIN Ar-Raniry Ahmad Syauqi.

“Aceh secara kasat mata, sangatlah berbeda dengan daerah lain yang ada di Indonesia, maka segala bentuk pelaksanaan undang-undang harus sesuai dengan karakteristik masyarakat Aceh,” tambahnya.

Disebutkan, pelaksanaan syariat Islam di Aceh sebagai daerah otonomi khusus tentunya diperlukan undang-undang yang melaksanakan perangkat kepemerintahan sesuai dengan kebutuhan daerah, jika ini tidak dilakukan, maka kedepan jangan harap pendidikan Aceh bisa maju.

“Apalagi alokasi anggaran untuk pendidikan di Aceh sangat tinggi, mencapai angka Rp1,3 triliun, jika tidak bisa dimanfaatkan dengan baik dalam undang-undang tersendiri, maka dikwattirkan terjadi penyimpangan di lapangan,” jelasnya.

Dengan demikian, langkah yang diambil oleh Pemerintah Aceh sangatlah tepat dan bijaksana, untuk menghidari terjadinya kegagalan ujian nasional (UN) di masa yang akan datang di Aceh.

“Mari kita kuatkan barisan untuk mempersatukan kekuatan agar qanun pendidikan di Aceh bisa terwujud sebelum Pemilu 2009,” ajak Yusny Saby.

Dari 19 Pembantu Dekan yang dilantik tersebut, hanya satu yang tidak bisa menghadiri acara pelantikan, yakni Pembantu Dekan II Fakultas Tarbiyah, Dra Chairan M.Nur, M.Ag, berhubung yang bersangkutan sedang mengikuti ujian promosi doktor di Bandung.[analisa]

No comments yet

Tinggalkan komentar Anda disini

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: