Skip to content

Kadis Pendidikan dan Dewan Saling Tantang

24 October, 2008

Kelembagaan Dinas Pendidikan Aceh menyatakan siap membuka diri untuk diaudit lembaga keuangan negara dan Tim Anti Korupsi Pemerintah Aceh (TAKPA), terkait temuan sejumlah proyek fiktif di dinas tersebut. Sementara tim Panitia Khusus DPRA akan menindaklanjuti temuan itu sehingga bisa diproses secara hukum.

Pihak Dinas Pendidikan Aceh menyebutkan, temuan sejumlah proyek APBA bermasalah dan fiktif di sektor pendidikan oleh Tim Pansus I DPRA hanyalah kesalahpahaman biasa. “Tidak ada proyek fiktif di dinas ini. Kami juga siap diaudit untuk membuktikan hal itu,” kata Rajab, sekretaris yang juga pemegang nota dinas Kadis Pendidikan Aceh, Rabu (22/10).

Menurutnya, hal itu telah dijelaskan pihaknya kepada tim Pansus I DPRA beberapa waktu lalu. Terkait temuan data proyek yang amburadul juga sudah ditata ulang dan sudah diperlihatkan kembali ke pihak dewan. “Jadi sebenarnya cuma mis-komunikasi. Zaman sekarang mana ada yang berani buat data fiktif dan korupsi lagi. Apalagi ini proyek APBA,” tutur Rajab.

Menyangkut tuntutan banyak pihak agar dana pendidikan diaudit, dia menyatakan siap melakukan hal ini, termasuk menghadirkan auditor keuangan negara dan auditor dari TAKPA. “Kita terbuka untuk diaudit,” katanya.

Sementara itu, tim Pansus DPRA menyatakan temuan sejumlah penyimpangan pada proyek APBA yang dikelola Dinas Pendidikan Aceh akan terus ditindaklanjuti hingga tuntas. Temuan-temuan itu nantinya akan dilaporkan ke Kejaksaan atau Kepolisian untuk diproses secara hukum.

Dewan juga membantah kalau pihaknya dikatakan memperoleh klarifikasi dari Dinas Pendidikan Aceh terkait banyaknya temuan proyek fiktif di sektor pendidikan itu. “Hingga kini kami belum pernah memperoleh klarifikasi dari merek (pihak Dinas Pendidikan—red). Jadi dalam hal ini bukan mis-komunikasi, melainkan mis-korupsi,” ujar ukhlis Mukhtar, Anggota Pansus DPRA, yang dihubungi Harian Aceh, kemarin.

Mukhlis menegaskan, pihaknya banyak sekali menemukan proyek yang didanai APBA yang tidak jelas di Dinas Pendidikan Aceh. Temuan penyimpangan didapati di seluruh kabupaten yang telah mereka singgahi, seperti Banda Aceh, Lhokseumawe, dan Kota Sabang.

Di Sabang, lanjutnya, temuan Pansus DPRA terdapat di Sekolah Unggul. Di sekolah yang selalu mengalir dana APBA tiap tahun itu didapati sejumlah keanehan. “Hingga kini bangunan sekolah itu tidak pernah siap-siap, padahal alokasi dana APBA mencapai Rp1,5 miliar. Selesai jendela belakang, rusak jendela depan, dan begitu seterusnya hingga alokasi dana tidak cukup-cukup,” sebutnya.

Meski begitu, kata Mukhtar, jumlah total temuan proyek fiktif belum bisa dipublis satu persatu karena indikasi korupsi terjadi di tiap daerah. “Kita akan kumpulkan temuan ini dan dalam waktu dekat akan disiarkan ke publik,” tandasnya.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Pansus I DPRA yang diketuai Sulaiman Abda dengan anggota Jamal Yunus, Bachrum Manyak, HK Zainal Arifin, Ali Yacob, dan Burdansyah, beberapa waktu lalu menemukan banyak data proyek fiktif di Dinas Pendidikan Aceh, baik yang proyeknya di Banda Aceh maupun di Lhokseumawe.

Selain ditemukan adanya ketidakjelasan dalam perihal pengadaan sejumlah barang/jasa, Tim Pansus juga menemukan sejumlah proyek fiktif yang didanai APBA 2008.

Indikasi korupsi lainnya j ditemukan di Balai Pelatihan dan Pendidikan Guru (BPPG) Banda Aceh. Untuk BPPG, dalam APBA 2007 dialokasikan pengadaan 60 unit komputer, namun sampai saat ini baru ada 42 unit dan yang sudah terpasang 38 unit.

Selanjutnya, indikasi korupsi ditemukan berdasarkan laporan realisasi belanja kegiatan Dinas Pendidikan tahun 2007. Pengadaan alat peraga tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) sederajat yang bernilai ratusan juta rupiah ternyata tidak jelas lokasi sasaran proyek, karena hanya mencantumkan lokasi di kabupaten/kota, tanpa menyebutkan lokasi detil proyek tersebut.

Hal yang sama juga ditemukan pada sejumlah proyek pendidikan yang dilaksanakan di Lhokseumawe. Atas temuan tersebut, sejumlah LSM anti korupsi meminta dewan melaporkan kasus ini ke penegak hukum untuk diproses.

Terkait hal ini, Gubernur Aceh Irwandi Yusuf juga meminta pihak dewan melaporkan temuan itu kepada pihak berwajib guna diproses secara hukum. “Silakan laporkan ke penegak hukum jika memang ada proyek fiktif. Saya juga ada tim anti korupsi yang akan meneruskan temuan Pansus,” sebut Irwandi saat itu.[ha]

No comments yet

Tinggalkan komentar Anda disini

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: