Skip to content

UN Dihapus, DKI Siapkan SNP

28 November, 2009

Menyusul dihapuskan Ujian Nasional (UN), DKI siapkan Standar Nilai Provinsi (SNP). Langkah ini dilakukan sebagai antisipasi jika Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas), memberikan kewenangan kepada daerah untuk menentukan nilai kelulusan.

“Kami masih menunggu Depdiknas. Jika kami harus berinisiatif, kami akan siapkan standar provinsi,” ujar Kepala Dinas Pendidikan DKI Taufik Yudhi Mulyanto.

Ditambahkannya, hal ini sebagai alternatif. Pasalnya untuk mengukur kemampuan siswa dalam bersaing diperlukan standar nilai untuk pengukuran kemampuan.Tidak hanya dalam negeri, tapi juga persaingan dengan sekolah atau siswa luar negeri. “Padahal melalui UN siswa dapat lebih terpacu untuk berprestasi,” sambungnya.

Menurut Taufik, penghapusan UN bukan merupakan solusi. Terlebih alasan penghapusan tersebut lantaran banyak daerah tidak mampu menjangkau tingkat kelulusan yang ditetapkan. Namun seharusnya bagaimana menyiapkan siswa untuk dapat lulus.

Dibuat Menyeluruh
Sedangkan sebagai kawasan ibukota, DKI siap pelopori pemberian standar provinsi jika kebijakan ini secara nasional dihilangkan. Nantinya standar akan dibuat menyeluruh dan mengikat lima wilayah DKI.

Jika hal itu tidak dilakukan, maka akan terjadi pernilaian berbeda. Seperti Jakarta Barat standarnya A, Jakarta Selatan standarnya B, hal itu akan membingungkan di tingkat provinsi.

Lebih lanjut Taufik mengaku tetap optimis dalam meningkatkan kualitas siswa. Meskipun UN dihapus. “Untuk merumuskan metode baru, dalam waktu dekat kami akan kumpulkan pakar pendidikan,” lanjut Taufik.

Sementara terkait hal ini, Wanda Hamida, Anggota Komisi E DPRD DKI, mengaku akan membahas masalah ini setelah ada konsep dari pemerintah. Politisi PAN ini menilai UN tidak mesti menentukan kelulusan siswa. Namun selanjutnya nilai yang siswa peroleh dari ujian akan menentukan laik atau tidaknya masuk Perguruan Tinggi Negeri (PTN). “Saya setuju UN dihapuskan namun standar penilaian perguruan tinggi harus diterapkan,” tandas Wanda. | poskota

2 Comments leave one →
  1. 29 November, 2009 10:04

    Hmm,, klo ada standar nilai provonsi gitu bukan nya nanti malah provinsi tertinggal akan terus tertinggal ya?

    Saya bukan nya setuju atau ngak setuju, tapi pengertian

    saya membuat sedikit tanggapan di blog saya, klo ada waktu luang silakan di baca

    • 30 November, 2009 20:26

      ehmmm, bener juga nih…pasti akan ada efek negatif lain bagi sekolah-sekolah di daerah…

Tinggalkan komentar Anda disini

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: