Skip to content

Aceh Tetap Ikuti Kebijakan Nasional Soal UN

30 November, 2009

Pemerintah Provinsi Aceh tetap mengikuti kebijakan yang akan diterapkan secara nasional soal pelaksanaan Ujian Nasional (UN) bagi Sekolah Menengah Atas (SMA) di wilayah tersebut.

“Kita tetap mengikuti kebijakan nasional. Kalau secara nasional tetap dilaksanakan UN maka kami juga akan melakukan hal yang sama,” kata sekretaris Provinsi Aceh, Husni Bahri TOB, di Banda Aceh, tadi sore.

Ditambahkan, pemerintah Aceh tidak keberatan jika memang secara nasional pelaksanaan UN tersebut dilakukan.

“Jika memang nantinya pemerintah (Departemen Pendidikan Nasional) bersikeras melaksanakan, maka pemerintah Aceh sudah siap menggelar UN untuk SMA dan SMK,” tegasnya.

Akan tetapi, katanya, semua pihak diharapkan memberikan yang terbaik bagi upaya peningkatan sumber daya manusia (SDM) nasional, terutama di provinsi ini. “Kalau memang tujuan UN itu sebagai salah satu upaya peningkatan SDM, maka sebaiknya dilaksanakan,” tambahnya.

Pihak Mahkamah Agung dilaporkan melarang pelaksanaan UN bagi siswa SMA dan SMK yang dilaksanakan Departemen Pendidikan Nasional. Pelarangan tersebut tertuang dalam putusan MA menyusul ditolaknya kasasi gugatan yang diajukan pemerintah

Sementara sebelumnya diberitakan Koalisi Barisan Guru Bersatu (KOBAR-GB) Aceh mendukung keputusan MA tersebut. “Kami mendukung keputusan MA tersebut, karena selama ini perjuangan kami agar UN dihapus, akhirnya terkabul,” kata koordinator KOBAR-GB Aceh, Sayuti Aulia.

Seperti diberitakan situs http://www.mahkamahagung.go.id, MA memutuskan menolak kasasi perkara itu dengan No Registrasi 2596 K/PDT/2008 pada 14 September 2009 lalu. Perkara gugatan warga negara (citizen lawsuit) ini diajukan Kristiono dan kawan-kawan.

Berdasarkan putusan MA tersebut, para tergugat mulai Presiden, Wakil Presiden, Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas), dan Ketua Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) dinilai lalai memenuhi kebutuhan hak asasi manusia (HAM) di bidang pendidikan.

Pemerintah juga dinilai lalai dalam meningkatkan kualitas guru. Dinilai bahwa UN yang dilaksanakan selama ini dinilai tidak adil dan mengebiri hak-hak guru.

“Bayangkan, pendidikan dilaksanakan bertahun-tahun, namun kelulusan hanya ditentukan dua hingga tiga hari, padahal kelulusan anak tidak semata hanya berdasarkan mata pelajaran, tapi banyak faktor lain yang harus dipertimbangkan,” katanya. | waspada

No comments yet

Tinggalkan komentar Anda disini

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: