Skip to content

Siswa Banda Aceh Demo Tolak UN

8 December, 2009
tolak un

Sumber foto: Acehkita

Ratusan siswa dari berbagai sekolah serta dewan guru yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Ujian Nasional (AMPUN) Aceh menyerang kantor DPR Aceh untuk menolak UN, Selasa (8/12) siang.

Siswa-siswi yang masih berseragam sekolah lengkap memadati gedung dewan dan menyampaikan aspirasinya. Mereka menuntut agar DPRD Aceh mendukung keputusan Mahkamah Agung yang melarang pelaksanaan UN di Indonesia.

Para pelajar beralasan, tidak meratanya fasilitas dan sumber daya manusia yang dimiliki setiap sekolah di daerah menjadi faktor pemicu kesenjangan bagi siswa. Selain itu, UN juga mampu merusak psikologi yang dimiliki pelajar yang tidak lulus.

“Kami meminta bapak anggota dewan bersedia menemui kami dan membicarakan aspirasi kami sebagai siswa dan menyampaikannya ke Jakarta. Kami tidak butuh janji seperti tahun-tahun sebelumnya,” ujar koordinator AMPUN, Ory, dalam tuntutannya.

Sayuti, seorang guru, membacakan petisi di depan anggota dewan Aceh yang diwakili Sulaiman Abda.

“Indonesia saat ini ini belum bisa disamakan dengan negara maju lain, seperti Singapura dan Jepang, yang sistem pendidikannya lebih maju dan modern. Di Jakarta atau di kota besar, mereka sudah memiliki SDM dan fasilitas lengkap. Di daerah terpencil, hanya tersedia kapur tulis dan papan. Tidak adil jika di Indonesia masih dilaksanakan UN,” katanya.

Sulaiman Abda menerima sekitar 20 perwakilan demonstran untuk diajak berdiskusi di gedung dewan. Awalnya para demonstran menolak ajakan itu. Tapi, Sulaiman Abda tetap berkomitmen melakukan diskusi di dalam ruangan.

Muncul ketegangan dalam diskusi antara anggota dewan dengan demonstran yang hadir. Tapi, masalah biasa diatasi.

Menurut hasil diskusi itu, anggota dewan bersedia menyampaikan aspirasi para siswa dan dewan guru.

“Insya Allah kami akan menyampaikan ini semua. Karena pada dasarnya kita semua satu ide. Saya harap, semua gagasan ini direvisi dengan bahasa lebih bagus untuk kita serahkan kepada menteri pendidikan dan Komisi 10 DPR yang bertanggungjawab terhadap pendidikan,” sebut Sulaiman Abda. | seputaraceh

One Comment leave one →
  1. akbar s. putra permalink
    14 December, 2009 16:26

    pemerintah terlalu egois menerapkan peraturan yang peraturan tersebut sangat lah tidak mempunyai hal2 yang mendukung seperti pelaksanaan UN yang pada kenyataannya sekolah2 di Indonesia belum mempunyai kualitas standar yang sama…

Tinggalkan komentar Anda disini

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: