Skip to content

Mahfud: UU BHP Banyak Kelemahannya!

31 March, 2010

Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan (UU BHP) memiliki banyak kelemahan bila dipandang dari berbagai segi.

“UU BHP ternyata mempunyai banyak kelemahan baik dari aspek yuridis, kejelasan maksud, dan keselarasan dengan UU lain,” kata Ketua MK, Moh Mahfud MD di Jakarta, Rabu (31/3/2010).

Mahfud berpendapat UU BHP mendasarkan pada asumsi bahwa penyelenggara pendidikan di Indonesia mempunyai kemampuan yang sama untuk melaksanakan ketentuan yang terdapat dalam UU BHP. Hal demikian tidak melihat realitas, bahwa perbedaan kemampuan antarperguruan tinggi negeri (PTN) sangatlah jelas terlihat.

Dia juga berpendapat, pemberian otonomi kepada PTN dalam bentuk BHP akan mempunyai akibat yang sangat beragam.

“Meskipun ada beberapa PTN yang mampu untuk menghimpun dana, justru lebih banyak PTN yang tidak mampu menghimpun dana karena terbatasnya pasar usaha di masing-masing daerah dan terbatasnya modal investasi serta sumber daya manusia yang mempunyai kemampuan kewirausahaan,” katanya.

Hal demikian, menurut MK pasti akan menyebabkan terganggunya penyelenggaraan pendidikan. Apalagi, terdapat ketentuan dalam UU BHP bahwa apabila ternyata kemampuan keuangan suatu BHP sangat jelek maka tidak tertutup kemungkinan untuk dipailitkan.

Dengan demikian, kata Mahfud, UU BHP tidak menjamin tercapainya tujuan pendidikan nasional dan menimbulkan ketidakpastian hukum. “Padahal menurut UUD 1945, dalam bidang pendidikan negara mempunyai peran dan tanggung jawab yang utama,” katanya.

Maka, pada Rabu (31/3/2010) ini, MK telah memutuskan bahwa UU BHP bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Selain UU BHP, MK juga memutuskan uji materi UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Mengenai UU Sisdiknas, MK memutuskan bahwa Pasal 6 ayat (2) sepanjang frasa, “…bertanggung jawab” dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat kecuali dimaknai,”…ikut bertanggung jawab”.

Selain itu, Pasal 12 ayat (1) huruf c sepanjang frasa, “yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya”, dan penjelasan Pasal 53 ayat (1) dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. | kompas

One Comment leave one →
  1. 10 April, 2010 12:05

    Salam kenal. Kunjungi blog baru saya di: http://beinstore.co.cc/ 05:05

Tinggalkan komentar Anda disini

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: