Skip to content

Perbaiki Peraturan, Pemerintah Wajib Danai Pendidikan

9 April, 2010

Dalam payung hukum baru pascabatalnya UU BHP, pemerintah harus secara tegas menyatakan ada jaminan pembiayaan untuk pendidikan tinggi.

Demikian dikatakan Dian Puji N Simatupang, tim perumus awal UU BHP dari Universitas Indonesia. Dian mengatakan, sebenarnya dalam UU BHP ada jaminan dari negara sebagai kewajibannya, tetapi itu secara implisit.

“Jadi, dalam perbaikan peraturan nanti harus dinyatakan ada kewajiban pemerintah dalam pendanaan pendidikan,” ujar Dian di Jakarta, Jumat (9/4/2010).

Diberitakan sebelumnya di Kompas.com, Wakil Menteri Pendidikan Nasional Fasli Jalal mengatakan, otonomi yang diminta oleh kalangan PTN akan diberikan. Dalam bidang akademik, otonomi kampus dimaknai dengan keleluasaan untuk memutuskan buka-tutup program studi dan mengembangkan standar kompetensi. | kompas

No comments yet

Tinggalkan komentar Anda disini

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: