Skip to content

UU BHP Dibatalkan Dianggap Rugikan Mahasiswa

9 April, 2010
tolak bhp

Foto: antarasumut

Dibatalkannya Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan (BHP) oleh Mahkamah Konstitusi dimaknai Anwar Arifin, mantan pimpinan komisi bidang pendidikan di DPR, malah merugikan mahasiswa sendiri.

“Tidak benar konsep bahwa dengan adanya UU BHP akan menaikkan biaya kuliah,” ungkap Anwar dalam Dialog Kenegaraan: Quo Vadis Politik Pendidikan Tinggi Kita di Gedung DPD RI pada Jumat (9/4) siang. Menurutnya, malah UU BHP-lah yang menjamin pendidikan seluruh warga negara Indonesia. Bila ada yang menganggapnya terbalik, itu karena salah pemahaman. UU BHP sebetulnya jauh lebih reformis dan bertanngung jawab.

“Padahal nantinya dengan UU BHP, mahasiswa diperbolehkan membayar sesuai kemampuannya. Inilah keadilan proporsional. Masyarakat bisa mengambil bahkan program S3 doktoral tanpa mengeluarkan biaya,” tegasnya.

Menanggapi aksi-aksi unjuk rasa yang menuntut, salah satunya Universitas Indonesia, untuk tidak menerapkan UU BHP, menurut Anwar malah menguntungkan UI sendiri. “UI senang kalau UU BHP dibatalkan karena dengan demikian bisa menarik dana pendidikan sebanyak mungkin. Salah pemahaman itu disebabkan kurangnya sosialisasi oleh eksekutif. Jadi yang mau disalahkan, ya eksekutif,” ungkapnya.

Solusi terbaik, menurut Anwar, setelah dibatalkannya UU BHP tersebut adalah mengajukan lagi rancangan UU yang baru. Tujuannya agar peserta didik menanggung biaya pendidikan sesuai kemampuannya.

Ketua Komite III Dewan Perwakilan Daerah Sulistyo menyatakan beberapa hal yang membuat UU BHP dibatalkan. “Di antaranya adalah adanya anggapan nasionalisme pendidikan terkikis karena pendidikan dilepas ke pasar,” ungkapnya. Selain itu, ada juga anggapan UU BHP menurunkan kualitas pendidikan karena menghadirkan kegiatan di luar meningkatkan keilmuan.

Hal tersebut diakui tim perumus awal UU BHP yang sekaligus dosen Fakultas Hukum UI Dian Puji Simatupang. Menurutnya, hikmah UU BHP adalah kembalinya penjaminan negara ke masalah pendidikan. “Oleh sebab itu, kami mengusulkan lagi pembentukan peraturan pemerintah sebagai pedoman perguruan tinggi negeri terkait penarikan biaya pendidikan,” ungkap Dian. | mediaindonesia

No comments yet

Tinggalkan komentar Anda disini

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: