Skip to content

Pendidikan di Aceh Salah Urus

8 June, 2010
pelajar

Foto: matanews.com

Terus merosotnya mutu pendidikan di Provinsi Aceh saat ini meskipun memiliki dana yang berlimpah serta sarana dan fasilitas yang sangat memadai, membuat Pemerintah Aceh merasa prihatin.

Gubernur Irwandi Yusuf bahkan menyatakan pendidikan di Aceh saat ini berada dalam masalah besar akibat salah urus.

“Pasti ada sesuatu yang salah dalam penanganan pendidikan di Aceh, kalau tidak kenapa mutunya sampai hari ini kita masih tertinggal jauh dengan provinsi lain meski telah dialokasikan dana triliunan rupiah, gedung sekolah yang megah dimana-mana dan berbagai fasilitas pendidikan yang cukup,” ujar Irwandi Yusuf.

Gubernur menyatakan hal itu dalam sambutannya yang dibacakan Sekretaruis Daerah (Sekda) Aceh, Husni Bahri TOB ketika melantik Kepala Dinas Pendidikan Aceh yang baru, Drs Bakhtiar Ishak, Senin (7/6) siang di Aula Serba Guna Kantor Gubernur Aceh.

Dikatakan, rasanya tidak ada lagi alasan bagi untuk tidak merasa malu dengan mutu pendidikan di Aceh saat ini. Konflik sudah tidak ada lagi, dana pun tidak lagi menjadi kendala, tetapi pendidikan tetap saja belum mampu menunjukkan kualitas memuaskan.

“Perlu kita ingat bersama, bahwa Pemerintah Aceh dan pemerintah pusat, sudah menyatakan semangatnya untuk menjadikan Aceh sebagai salah satu lokasi pusat pendidikan di Indonesia. Semangat saja tentu tidak cukup, harus diikuti dengan penataan sistem dan peningkatan kualitas yang lebih baik. Karenanya, mari kita menjadikan semua masalah ini sebagai autokritik kepada Pemerintah Aceh,” jelasnya.

Untuk mengukur kualitas pendidikan di suatu daerah, banyak parameter yang bisa dijadikan ukuran, mulai dari sarana pendidikan, jumlah sekolah, kebijakan penerapan kurikulum, kualitas dan ketersediaan guru, serta tingkat kelulusan para pelajar.

Jika paramater itu yang digunakan di Aceh, seharusnya tidak ada alasan untuk mengatakan bahwa kualitas pendidikan di Aceh belum membaik.

Setiap tahun, rata-rata anggaran yang dialokasikan untuk pendidikan di Aceh mencapai 20 persen dari APBA. Dana itu semakin bertambah lagi dengan adanya tambahan dari Dana Otonomi Khusus (Otsus), Migas dan sebagainya. Berbagai LSM/NGO pun ikut berkontribusi bagi kepentingan pendidikan di Aceh, utamanya pascatsunami.

Dana Insentif
Hal lain, Aceh juga memberikan dana insentif bagi guru yang bertugas di daerah terpencil. Semua itu merupakan kebijakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Aceh.

Dunia pendidikan kita mau tidak mau, harus berlari kencang mengejar ketertinggalannya setelah selama puluhan tahun terbelenggu dengan konflik.

Menurut Irwandi, dengan fasilitas yang sudah diberikan pemerintah selama ini, utamanya dalam tiga tahun terakhir ini, sebenarnya tidak ada lagi alasan bahwa pendidikan di Aceh mengalami hambatan di bidang finansial maupun sarana lainnya.

Semuanya sudah tersedia cukup lengkap. Yang menjadi persoalan, apakah dengan fasilitas yang diberikan kualitas pendidikan Aceh sudah seperti yang diharapkan.

“Persoalan kualitas inilah yang menjadi masalah sekarang. Umumnya masyarakat melihat kualitas pendidikan dengan kacamata yang sederhana, yaitu tingkat kelulusan dan hasil Ujian Nasional (UN). Dengan parameter ini, publik menilai kualitas pendidikan Aceh masih rendah. Ada kecenderungan kualitas itu menurun dibanding tahun lalu,” ungkapnya.

Tuduhan itu bukan tidak beralasan. Ada data yang terang benderang guna mendukungnya. Lihat saja hasil UN 2010 Provinsi Aceh untuk tingkat SMA, angka kelulusan siswa Aceh secara nasional berada dirangking ke-20 dengan prosentase kelulusan mencapai 85,41 persen. Ini berarti turun sekitar 11 persen dari tahun sebelumnya mencapai 96,42 persen.

Ketika data ini mencuat ke permukaan, tuduhan tentu saja dilontarkan kepada Pemerintah Aceh yang dianggap tidak serius membangun dan meningkatkan kualitas pendidikan daerah ini. Sulit bagi Pemerintah Aceh menampik tuduhan itu, sebab semuanya sudah transparan sekarang ini.

Kekecewaan Meningkat
Kekecewaan masyarakat Aceh semakin meningkat, apalagi melihat alokasi dana pendidikan di tahun 2010 ini mencapai Rp1,3 triliun.

Hasil yang tidak memuaskan ini tentunya layak untuk dikaji dan dievaluasi oleh pemangku kepentingan pendidikan di Aceh. Tidak hanya Dinas Pendidikan, tetapi juga kalangan pengamat pendidikan, Majelis Pendidikan Daerah (MPD) serta Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Aceh.

Ia berharap Kadis Pendidikan Aceh yang baru harus dapat mendeteksi secara cermat, mengapa kualitas pendidikan masih menghadirkan banyak persoalan dan kekecewaan kepada masyarakat.

“Kadis beserta seluruh jajaran Dinas Pendidikan harus secepat-cepatnya melakukan introspeksi terhadap hal ini. Perbaiki dan tingkatkan kualitas saudara, perbaiki kualitas administrasi keuangan, hindari praktik-praktik tercela, dan pasangkan niat yang tulus, bahwa saudara mengemban tugas mulia untuk memperbaiki kualitas pendidikan di Aceh,” harap Irwandi.

Sementara kepada seluruh staf di jajaran Dinas Pendidikan juga diminta dapat memberikan pendorongan penuh terhadap Kadis Pendidikan yang baru agar tercapainya kinerja sesuai harapan.

Jangan sampai para staf bahkan dengan sengaja mengganjal kinerja Kadis dengan berbagai cara. Jangan ada yang ikut menyikut dan mematahkan cita-cita tulus kadis yang baru untuk memajukan pendidikan Aceh. | analisadaily

No comments yet

Tinggalkan komentar Anda disini

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: