Skip to content

Dana Abadi Pendidikan Harus Dibuka ke Publik

21 June, 2010

Sejumlah kalangan meminta agar dana abadi pendidikan yang saat ini dikelola oleh Pemerintah Aceh dan ditempatkan selama bertahun-tahun dalam rekening khusus di PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Aceh agar dapat dibuka ke publik, guna menghindari terjadinya penyimpangan.

Hanya saja, untuk membukanya, tidak bisa dilakukan begitu saja. Karena berdasarkan ketentuan UU No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah dan simpanannya dari siapa pun. Karenanya, perlu melibatkan sejumlah instansi terkait, seperti Bank Indonesia (BI), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dana abadi itu harus dibuka ke publik serta dimanfaatkan untuk pengembangan pendidikan. Supaya efektif, maka lembaga seperti BI, PPATK, dan KPK perlu dilibatkan untuk menelusuri aliran dana tersebut,” ujar Koordinator Gerakan Masyarakat Partisipatif (GeMPAR) Aceh, Auzir Fahlevi SH.

Hal itu disampaikannya menanggapi polemik yang terjadi terkait pernyataan Menteri Negara (Menneg) BUMN, Mustafa Abubakar, yang meminta Pemerintah Aceh menggunakan dana abadi pendidikan senilai Rp2,4 triliun. Masyarakat terus bertanya-tanya berapa sebenarnya dana itu, terlebih lagi setelah adanya bantahan dari pihak eksekutif melalui Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Aceh (DPKKA), Drs Paradis M.Si yang menyebut dana itu hanya Rp707,7 miliar.

Menurutnya, banyaknya rekening dan jumlah simpanan milik Pemerintah Aceh berpotensi rawan penyimpangan dan mengindikasikan jika pemerintah tidak teratur dalam mengelola keuangan daerah, serta tidak tertutup kemungkinan adanya skenario yang disusun oleh oknum pejabat tertentu dengan cara menyisipkan beberapa anggaran milik Pemerintah Aceh terpecah menjadi beberapa rekening di BPD Aceh.

Perlu Klarifikasi
“Gubernur Irwandi Yusuf selaku penanggung jawab keuangan daerah, perlu memberikan klarifikasi terkait dana abadi itu,” kata Auzir.

Koordinator Solidaritas untuk Anti Korupsi (SuAK) Aceh, Teuku Neta Firdaus, SE menyatakan, membentuk Pansus DPRA untuk mengungkapkan dana abadi itu tidak bisa menjawab persoalan, apalagi kalau nanti dewan lebih mengutamakan kepentingan politis dari pada kepentingan publik.

“Saya juga tidak percaya jika polisi atau jaksa terlibat dalam pengusutan, karena mereka tidak punya kemampuan untuk mengetahui aliran dana bermasalah,” ujarnya.

Menurut Neta Firdaus, jika BPD Aceh menolak memberikan info karena terbentur ketentuan peraturan yang ada maka bisa dilakukan melalui PPATK. Kemudian, pengungkapan kebenaran dana abadi harus transparan, keberadaanya harus diawasi, serta dibongkar oleh Inspektorat, BPKP, BPK, dan KPK.

Akuntabilitas publik harus menjadi mazhab dan acuan mengungkap kesahihan dana abadi. Sebab, jika pengawasannya lemah, maka “mafia anggaran” akan berpesta pora, ujarnya.

Belum Terjawab
Sementara Koordinator Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA), Alfian menilai, DPRA perlu meminta KPK untuk menelusuri berapa sebenarnya jumlah dana abadi pendidikan Aceh. Salah satu alasannya, karena polemik tentang jumlah dan penggunaan dana tersebut terjadi sejak 2007, hingga kini belum terjawab.

Apalagi, polemik ini sudah ada sejak 2007. Anggota DPRA periode yang lalu juga sudah pernah mencoba menelusuri dana ini. Tapi, nggak ada hasilnya. Sekarang, polemik ini muncul lagi. Karenanya, sudah seharusnya KPK menelusuri bagaimana yang sebenarnya, harap Alfian.

Mantan anggota DPR Aceh, Mukhlis Mukhtar SH, mengakui saat menjadi anggota dewan periode 2004-2009 pernah menelusuri keberadaan dana tersebut. Hasilnya, ada elite Aceh yang terlibat dalam pengelolaan dana abadi ini. Bahkan, rekening itu, menurut Mukhlis, berat dugaan atas nama anak buah sang pejabat sehingga sulit dipantau. “Uang itulah yang dinikmati oleh elite-elite Aceh selama ini,” ujar Mukhlis Mukhtar.

Mukhlis mencium aroma penyimpangan dan korupsi dalam pengelolaan dana abadi tersebut, paling tidak dari jasa simpanan dan suku bunga bank. “Indikasi korupsi sangat kuat dan malah itu dapat tergolong subversif karena melakukan kejahatan dalam konflik dan bencana,” ujarnya. | analisadaily

2 Comments leave one →
  1. 21 June, 2010 14:44

    seharusanya pengelola menyadari, mereka harus mempertanggungjawabkannya di hadapan Tuhan …
    Salam
    A Fauzi
    solusi berpromosi

  2. 23 June, 2010 09:55

    wah btul ntu, harus di share ke khlayak umum..
    biar bisa di pertanggungjawabkan jikalau ada ke ganjilan…
    nice job..
    salam deace

Tinggalkan komentar Anda disini

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: