Skip to content

Anggaran Mutu Pendidikan di Aceh Barat Nihil

17 July, 2010

Decentralized Basic Education (DBE) USAID Aceh menilai anggaran untuk meningkatkan mutu pendidikan di Aceh Barat dalam APBK 2009 nihil, sehingga bisa berpengaruh pada masa depan anak-anak daerah itu.

“Sebenarnya porsi dana pendidikan 2009 mencapai 31 persen atau sekitar Rp484 miliar, namun 80 persen untuk gaji dan 20 persen biaya infrastruktur serta operasional dinas,” kata Budget and Finance Specialist DBE-USAID Aceh, Rimbananto, di Meulaboh, Jumat (16/6).

Pemkab Aceh Barat pada 2008 masih menganggarkan dana untuk komponen mutu pendidikan seperti buku, alat peraga, komputer, atau latihan berjangka panjang sebesar 0,4 persen, namun pada tahun 2009 justru tidak ada.

“Sangat mencengangkan, begitu besarnya anggaran pendidikan yang diterima tapi yang dikucurkan pada pos penunjang mutu pendidikan sedikit jumlahnya ata hampir tidak ada,” katanya.

Begitupun masih ada untungnya karena ditopang sejumlah bantuan baik dari program pemerintah maupun NGO. Tapi bila ke depan bantuan ini tidak ada, maka mutu pendidikan akan hancur, katanya.

“Saya sudah sampaikan pada seluruh pejabat Dinas Pendidikan saat mengekspos analisa ini. Kalau bantuan ke depan tidak ada lagi, maka mutu pendidikan di Aceh Barat akan hancur,” kata Rimbananto.

Analisa keuangan pendidikan yang dilakukan di kabupaten Aceh Barat merupakan paket program Pemerintah provinsi Aceh sebagai bahan pertimbangan pemerintah daerah dalam menentukan kebijakan.

Sudah lima kabupaten yang dianalisa, di antaranya Kota Banda Aceh, Kabupaten Aceh Besar, Pidie, Bireuen, dan Kabupaten Aceh Tengah, katanya.

“Dari potret yang didapat, ternyata hampir seragam di setiap kabupaten. Alokasi terbesar ada pada gaji guru. Di sisi lain rasio guru semakin berlebihan. Tapi anehnya sejumlah sekolah di setiap kabupaten kekurangan guru,” katanya.

Untuk menghindari “kehancuran” mutu pendidikan itu, ia berharap semua pihak ikut menyelamatkan dunia pendidikan di Aceh Barat. Untuk itu perlu adanya kerjasama dari semua pihak.

“Dinas Pendidikan tidak bisa bekerja sendiri, legislatif perlu tahu isi perut di dalamnya. Jika pengeluaran boros perlu ditekan, terutama peran serta masyarakat umum sebagai pengontrol,” ujarnya.

Secara terpisah, sekertaris Dinas Pendidikan Aceh Barat Risan Wisan Wismar menyatakan dirinya tidak menampik adanya kesesuaian dalam analisa yang diungkapkan DBE.

Hanya saja, dirinya enggan menanggapi lebih jauh dengan dalih sangat sarat unsur politis, katanya tanpa menyebutkan unsur politis apa yang membuat dirinya tidak menampik masalah tersebut.

“Analisa DBE sangat baik dan sebagian besar bagus, seperti distribusi guru yang memang masih kurang baik. Tapi saya tidak bisa berbicara banyak sebelum ada uji kelayakan atas analisa itu karena sangat berbau politis,” katanya. | analisadaily

No comments yet

Tinggalkan komentar Anda disini

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: