Tender Soal UN, Disdik Tunggu BSNP

Ilustrasi : Google

Dinas Pendidikan (Disdik) Jawa Tengah masih menunggu surat pemberitahuan resmi dari Badan Standarisasi Nasional Pendidikan (BSNP) untuk melakukan tender penggandaan soal ujian nasional (UN).

BSNP akhirnya menyerahkan penggandaan soal UN SMA kepada masing-masing pemerintah daerah, setelah Majelis Rektor Indonesia menolak membantu penggandaan soal dengan alasan waktu yang mendesak. “Pada prinsipnya kami siap melaksanakan. Kami hanya menunggu surat resmi dari BSNP. Semoga minggu depan sudah kami terima,” jelas Kepala Dinas Pendidikan Jawa Tengah,Kuntho Nugroho, akhir pekan lalu.

Ia juga menampik jika waktu yang diberikan BSNP untuk menggelar tender pengadaan soal terlalu mepet.Ia menyebut,waktu yang dibutuhkan untuk tender termasuk waktu sanggah sekitar 45 hari. Saat ditanya tentang anggaran untuk menyelenggarakan UN, Kuntho yang didampingi Ketua Panitia UN Jawa Tengah Nurhadi mengaku belum mengetahui besarannya dan belum menerimanya.

“Saya belum tahu soal itu, karena kami juga belum diundang dalam rapat koordinasi UN secara nasional untuk membahasnya,” imbuhnya.

Secara umum,lanjutnya, pihaknya telah mempersiapkan pelaksanaan UN, baik dari aspek teknis hingga pengelolaan dari tingkat kabupaten/kota hingga tinggkat propinsi. Ia memperkirakan jumlah peserta UN tahun ini tidak jauh beda dengan tahun kemarin, yaitu sekitar 1,5 juta peserta dari tingkat SD hingga SMA/SMK.

Hingga saat ini,Disdik Jawa Tengah masih melakukan pendataan jumlah peserta UN secara online. Dari 35 kabupaten kota di Jawa Tengah, baru 28 diantaranya yang sudah selesai terdata. “Di Indonesia, baru Jawa Tengah yang melakukan pendataan secara online. Kami targetkan dua minggu ke depan pendataan sudah selesai,” katanya. Terpisah, Anggota BSNP Prof Mungin Eddy Wibowo mengatakan, sosialisasi pengadaan soal rencananya akan disampaikan di tingkat provinsi selambat-lambatnya hari ini.

Ia menambahkan,proses pelaksanaan penggandaaan naskah soal akan dilaksanakaan dengan dua cara yakni, dengan sistem tender terbuka dan penunjukan langsung. Untuk tingkat SD dan SMP akan dilaksanakan tender terbuka dalam sistem penggandaan naskah soal.

“Sedangkan, untuk tingkat SMA/SMK akan diusahakan untuk penunjukan langsung. Dan kami meminta pada pelaksana tingkat provinsi untuk menginventarisir perusahana percetakan yang sesuai dengan kualifikasi,’’ jelasnya.

Ia menargetkan, sebulan sebelum pelaksanaan UN master soal UN siap dikirim ke masing-masing pelaksana tingkat provinsi untuk digandakan.Ia menyebut,sejak 13- 15 Januari lalu, pihak BSNP telah melaksanakan analisis hasil uji coba soal, kemudian di telaah dan dilakukan perakitan soal.

’’Kami melibatkan dosen, guru mata pelajaran dan ahli penilaian dalam proses penyusunan soal. Setelah selesai dirakit baru disahkan oleh BSNP sebagai soal UN untuk UN utama,susulan maupun ulangan,’’ katanya. Sebelumnya, Majelis Rektor Perguruan Tinggin Negeri (PTN) menolak untuk mencetak soal UN yang diamanatkan pemerintah pusat dan menyerahkan kembali ke penyelenggara sebagaimana tahun lalu.

Rektor Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) Priyo Suprobo mengatakan, keputusan tersebut diambal melalui rapat Majelis Rektor pada Minggu Malam (10/1) lalu. Alasannya, kalangan perguruan tinggi di daerah tidak memiliki kapasitas mesin percetakan. Padahal waktunya sudah mendesak dan membutuhkan proses tender.

Sekretaris Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri (MRPTN) Haris Suprapto mengatakan, pihaknya tetap menjadi pengawas ujian untuk SMA/MA/SMALB dan tim pemantau independen (TPI) untuk SMP/MTs/SMPLB.Koordinator pengawas dan TPI juga sudah ditunjuk.Totalnya, ada 34 koordinator atau PT yang akan membawahi perguruan tinggi di daerahnya.

Sementara itu, Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Mohammad Nuh mengatakan,walaupun perguruan tinggi menolak mencetak soal ujian, namun partisipasi pihak universitas dalam hal pengawasan diharap tidak tereliminasi juga.

Disinggung mengenai kekhawatiran keterlambatan distribusi soal, M Nuh mengungkapkan, dalam kasus tertentu yang sifatnya penting atau dalam hal ini kasusnya ujian nasional maka suatu proyek di atas nilai Rp100 juta dapat dilakukan tanpa tender. Sehingga nantinya perusahaan percetakan bisa ditunjuk secara langsung. | okezone